KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Koalisi Kawal Makan Bergizi Gratis (MBG) mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh. Desakan itu muncul setelah banyaknya laporan keracunan massal yang dialami penerima manfaat.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pemerintah tak bisa memaksakan program ini tanpa perbaikan mendasar. “Kalau tujuannya gizi, tapi kualitas makanan buruk dan malah bikin keracunan, itu gagal total,” ujarnya, Rabu, 24 September 2025.
Kritik Anggaran dan Prioritas
Ubaid menyoroti penggunaan dana pendidikan untuk mendanai MBG. Dari total anggaran Rp335 triliun, Rp223 triliun diambil dari pos pendidikan. “Sekolah rusak, guru belum sejahtera, anak-anak banyak yang putus sekolah. Masa dikasih makan tapi enggak sekolah?” katanya.
Ia juga menilai program ini harus tepat sasaran. MBG seharusnya diprioritaskan untuk wilayah dengan masalah gizi kronis, bukan kota besar. “Di Jakarta, anak-anak berangkat sekolah naik mobil, makanannya dibuang,” ucapnya.
Jangan Kejar Target Kuantitas
Baca: ICW Desak Pemerintah Stop Program MBG, Sebut Ada Politisasi
JPPI meminta pemerintah tak sekadar mengejar angka penerima manfaat. Fokusnya harus pada kualitas makanan. Ubaid mencontohkan, masih banyak menu MBG yang mengandung gula berlebih dan ultra processed food.
Selain itu, pemerintah diminta memperluas opsi penyedia makanan. Kantin sekolah, posyandu, hingga komite sekolah sebaiknya dilibatkan. “Jangan hanya terpaku pada penyedia tunggal,” ujarnya.
Transparansi dan Konflik Kepentingan
Menurut Ubaid, carut marut MBG terjadi karena minimnya transparansi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Ia juga menuding ada konflik kepentingan dalam penunjukan dapur dan pengelola. “Jangan tiba-tiba ada jatah-jatahan untuk TNI, Polri, atau parpol. Itu yang bikin program ini rusak,” katanya.
Reformasi Badan Gizi Nasional
Ubaid menutup dengan menyerukan perombakan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, lembaga itu harus diisi orang-orang yang relevan. “BGN jangan diisi tentara dan polisi. Apa hubungannya TNI dan Polri dengan makanan? Harusnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan yang terlibat,” ujarnya.
