KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Dalam lanskap pemerintahan daerah yang kian dinamis, langkah tegas Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin untuk menghentikan sementara sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) menandai titik penting dalam praktik pengelolaan anggaran daerah.
Kebijakan tersebut menuai dukungan dari Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Hidayat Muslim, Ketua Fraksi PPP-PKS, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, yang dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Kalau bupati turun langsung ke lapangan itu sangat wajar. Kami mendukung, terlebih untuk memastikan anggaran yang digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat,” ujarnya sebagaimana dilansir dari laman RRI pada Jumat, 20 Juni 2025.
Langkah penghentian proyek BTT, menurut Hidayat, tidak semata-mata reaktif, melainkan lahir dari analisis dan pertimbangan matang di lingkup pimpinan daerah dan kepala SKPD.
Baca: Bupati Tasik Tegas Tolak Tambang Ilegal di Galunggung
Dalam sejarah pengelolaan BTT, dana tersebut secara prinsip diperuntukkan bagi kondisi darurat seperti mitigasi dan respons bencana. Namun, dalam praktiknya, penggunaan BTT juga kerap menjadi perdebatan mengenai batasan antara yang mendesak dan yang strategis.
Pentingnya pemerataan pembangunan pun kembali disuarakan oleh Hidayat, yang menyoroti kondisi jalan penghubung Tanjungjaya–Sukaraja yang terputus. “Pembangunan penting, semua wilayah harus merasakan manfaat pembangunan secara merata,” tegasnya.
Dalam rapat pimpinan bersama kepala dinas, Bupati Cecep disebut telah melakukan cut off anggaran—sebuah langkah strategis untuk mengantisipasi kehabisan dana pada akhir tahun. “Bupati hanya ingin memastikan bahwa anggaran tidak habis di tengah jalan dan masih tersedia untuk kebutuhan mendesak di akhir tahun,” tambah Hidayat.
Dengan dukungan politik dari fraksi legislatif, kebijakan ini menjadi preseden bagaimana eksekutif dan legislatif dapat bersinergi menjaga disiplin anggaran, dalam situasi yang tidak hanya menuntut pembangunan, tetapi juga kecermatan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
