Koropak.co.id – Tasikmalaya – Puluhan massa dari Rumah Kerja Relawan Indonesia (RKRI) turun ke depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (10/9/2025). Mereka menyoroti anggaran perjalanan dinas tahun 2025 yang disebut mencapai Rp13 miliar.
Koordinator lapangan, Irham Ikhwani, menyebut angka itu bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. “Kami dari RKRI meminta agar anggaran perjalanan dinas dihapus. Lebih baik dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat kecil,” tegasnya.
Irham mencontohkan kondisi RSUD dr. Soekardjo yang masih kekurangan obat dan terlilit utang, sementara kesejahteraan guru honorer pun belum terselesaikan. “Masyarakat miskin butuh perhatian nyata. Jadi, seharusnya prioritas bukan perjalanan dinas,” tambahnya.
Baca: Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Irit Bicara soal Tunjangan Rumah Rp29 Juta per Bulan
Menurut RKRI, meski pemda mengklaim sudah melakukan efisiensi, data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) masih menampilkan paket perjalanan dinas. “Kalau memang sudah dihapus, kenapa masih tercatat? Ini yang akan kami kawal. Kalau nanti ada kejanggalan lain, kami siap turun lagi,” kata Irham.
RKRI juga menilai penjelasan Bapelitbangda belum sejalan dengan fakta. “Bukan kami yang salah, tetapi justru Sirup yang mereka salahkan. Padahal data itu jelas ada,” tandasnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim, hanya menyebut efisiensi perjalanan dinas sudah dilakukan. “Ada perbedaan persepsi, disangkanya kita tidak melaksanakan instruksi presiden,” ucapnya singkat.
Aksi RKRI ditutup dengan penegasan: mereka akan terus mengawasi penggunaan anggaran daerah agar berpihak pada rakyat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kecil.
Baca: Kondisi GOR Sukapura Tasikmalaya Memprihatinkan, KONI Minta Perhatian Pemerintah
