Koropak.co.id – Indonesia pernah memasuki masa di mana paham demokrasi liberal dan sistem kabinet parlementer menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.
Hal ini terjadi karena penggunaan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang memberikan wewenang kepada perdana menteri dan anggota kabinetnya untuk bertanggung jawab kepada parlemen, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Salah satu kabinet yang terbentuk dalam periode ini adalah Kabinet Sukiman, yang merupakan kabinet kedua setelah jatuhnya Kabinet Natsir. Resmi dilantik pada tanggal 27 April 1951, Kabinet Sukiman memiliki perjalanan yang singkat namun penuh warna dalam sejarah politik Indonesia.
Sejarah Kabinet Sukiman mengungkap bagaimana pembentukan kabinet ini melalui proses yang melibatkan peran aktif presiden serta dinamika politik di parlemen. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden, upaya pembentukan kabinet baru dimulai.
Meskipun terjadi kegagalan dalam penunjukan formatur pertama, namun akhirnya Sidik Djojosukarto dari PNI dan Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Sukiman pun dilantik sebagai Perdana Menteri dengan Suwirjo sebagai wakilnya, membentuk Kabinet Sukiman-Suwirjo.
Baca: Kabinet Djuanda: Karya Terakhir Demokrasi Liberal Indonesia
Kabinet Sukiman menitikberatkan prioritasnya pada peningkatan keamanan dan ketentraman negara, namun kelak menghadapi tantangan yang menghambat kelangsungannya. Isu kerja sama dengan blok barat, khususnya Amerika Serikat, menjadi sorotan parlemen dan masyarakat, mengakibatkan ketidakharmonisan dalam koalisi kabinet.
Meskipun memiliki program kerja yang ambisius, termasuk menjamin keamanan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjalankan politik luar negeri bebas aktif, kabinet ini terpaksa menghadapi kenyataan pahit atas ketidakkonsistenannya.
Kendati berhasil dalam beberapa aspek seperti perhatian terhadap kaum buruh dan ekspansi pendidikan, namun hubungannya yang tidak harmonis dengan militer dan kurangnya progresivitas dalam menanggapi pemberontakan regional menjadi titik lemah.
Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman tidak terlepas dari kebijakan yang dianggap melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta kritik dari masyarakat atas krisis moral dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.
Mosi tidak percaya dari parlemen akhirnya menandai akhir dari masa pemerintahan Kabinet Sukiman, dan Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada tanggal 23 Februari 1952.
Baca juga: Sejarah Kabinet Wilopo dan Peristiwa Tanjung Morawa
